16 Januari 2025
Meski angka pertumbuhan ekonomi global terus meningkat, ketimpangan antara si kaya dan si miskin justru semakin melebar. Laporan terbaru dari World Inequality Lab menunjukkan bahwa 10% populasi terkaya dunia menguasai lebih dari 75% kekayaan global, sementara 50% populasi terbawah hanya memiliki kurang dari 2%. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi?
Ketimpangan di Indonesia
Di Indonesia, situasi ini tidak jauh berbeda. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks Gini—yang mengukur ketimpangan pendapatan—masih berada di angka 0,38 pada 2024. Meskipun ada perbaikan kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka ini tetap mengindikasikan ketimpangan yang signifikan.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang mencapai 5,2% tahun lalu, tetapi manfaatnya belum dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar seorang ekonom dari Universitas Indonesia, Dr. Irwan Santoso.
Faktor Penyebab Ketimpangan
- Akses Terbatas ke Pendidikan dan Kesehatan
Banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki akses memadai ke pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan, sehingga mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. - Ketimpangan Peluang Kerja
Sebagian besar peluang kerja dengan gaji tinggi terkonsentrasi di kota besar, sementara daerah terpencil masih bergantung pada sektor informal dengan pendapatan minim. - Kebijakan yang Tidak Merata
Subsidi dan program pemerintah sering kali tidak mencapai kelompok yang benar-benar membutuhkan, menambah jurang ketimpangan antara kelompok ekonomi atas dan bawah.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Ketimpangan ekonomi tidak hanya menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya tingkat kriminalitas, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi jangka panjang. Konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang cenderung menghambat sirkulasi ekonomi, karena kelompok terkaya lebih sedikit membelanjakan pendapatan mereka dibandingkan kelompok bawah.
“Ketimpangan ini berbahaya. Jika terus dibiarkan, dapat memicu ketidakpuasan sosial yang lebih besar di masa depan,” kata seorang analis sosial dari Jakarta.
Apa yang Harus Dilakukan?
- Reformasi Pajak
Penerapan pajak progresif terhadap kelompok super kaya dan perusahaan besar dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan. Pendapatan dari pajak ini dapat dialokasikan untuk program pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. - Peningkatan Akses ke Pendidikan dan Pelatihan
Pemerintah harus berinvestasi lebih besar dalam pendidikan dan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di daerah terpencil. - Pengembangan Ekonomi di Daerah
Mendorong investasi di daerah melalui insentif pajak dan pengembangan infrastruktur dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat di luar kota besar. - Program Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran
Program seperti Kartu Prakerja dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) perlu ditingkatkan efektivitasnya agar benar-benar mencapai kelompok yang paling membutuhkan.
Tanggapan Masyarakat dan Pakar
Laporan ketimpangan ini memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat. Banyak yang menilai bahwa kebijakan pemerintah perlu lebih fokus pada pemerataan, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi tidak ada artinya jika hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pemerintah harus lebih serius menangani ketimpangan ini,” ujar seorang warga Jakarta.
Sementara itu, beberapa pakar memperingatkan bahwa reformasi kebijakan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
“Mengatasi ketimpangan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil,” tambah Dr. Irwan.
Kesimpulan
Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir orang.
Jika tidak segera diatasi, ketimpangan ini dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi di masa depan. Saatnya bertindak untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang lebih inklusif!
