19 Januari 2025
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan dukungannya terhadap penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam membantu mengarahkan kebijakan Polri. Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja kepolisian dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di sektor keamanan.
Peran Penting Kompolnas dalam Pengawasan Polri
Kompolnas, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi kebijakan dan kinerja Polri, diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam memberikan masukan strategis dan mengarahkan kebijakan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menteri Anas menyebutkan bahwa penguatan Kompolnas sangat penting agar Polri dapat beradaptasi dengan tuntutan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital dan globalisasi.
“Kompolnas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme Polri. Dengan penguatan lembaga ini, diharapkan kebijakan Polri lebih berbasis pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan responsif terhadap aspirasi publik,” kata Anas.
Meningkatkan Kinerja Polri melalui Evaluasi dan Pengawasan
Anas menambahkan bahwa penguatan Kompolnas juga berkaitan dengan upaya evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang ada. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Polri, agar dapat lebih dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan rasa aman yang optimal.
“Evaluasi yang dilakukan oleh Kompolnas akan sangat membantu untuk memastikan bahwa kebijakan Polri benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” tambah Anas.
Transformasi Polri Menuju Polisi yang Profesional
Salah satu agenda besar yang diusung oleh pemerintah adalah mendorong Polri untuk terus bertransformasi menuju institusi yang lebih profesional dan modern. Penguatan Kompolnas menjadi bagian dari upaya itu, yang bertujuan agar Polri bisa semakin dekat dengan masyarakat, efektif dalam menangani permasalahan, dan mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap tindakan.
Menteri PANRB juga menyebutkan pentingnya kolaborasi antara Kompolnas, Polri, dan berbagai lembaga negara lainnya dalam menciptakan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan layanan publik di sektor keamanan dan penegakan hukum.
Langkah Strategis untuk Reformasi Polri
Dalam konteks reformasi Polri, Anas menegaskan bahwa penguatan Kompolnas merupakan langkah strategis untuk memastikan kepolisian dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara. Menurutnya, reformasi birokrasi di kepolisian harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta pembenahan sistem internal Polri.
“Polri harus mampu bertransformasi secara terus-menerus agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kompolnas, dengan dukungan dari pemerintah, akan terus mendorong Polri untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitasnya,” ujar Anas.
Penutupan
Dengan dukungan penuh dari Menteri PANRB, penguatan Kompolnas diharapkan dapat menjadi pendorong penting dalam reformasi kepolisian Indonesia. Diharapkan, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan kebijakan yang lebih terarah, Polri dapat terus meningkatkan kualitas layanannya dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan di seluruh sektor, termasuk sektor keamanan.
